Perlukah merevisi UU narkotika saat ini?

Perlukah merevisi UU narkotika saat ini?

Oleh : Mahardian Rahmadi*

Sejak muncul kasus penggunaan narkoba “jenis baru” yang melibatkan pekerja seni yang dikenal masyarakat, timbulah berbagai pertanyaan dan berita simpang siur di tengah masyarakat, terutama terkait jenis narkoba yang digunakan, apakah sudah diatur dalam undang-undang ataukah belum.

Para pejabat antarlembaga pemerintahan pun memberikan statemen yang berbeda mengenai hal ini. Dalam jumpa persnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa narkoba yang gunakan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Namun, pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa bahan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kontroversi tersebut terus berkembang baik di media maupun di jejaring sosial. Ditambah lagi, akhir-akhir ini di daerah Cisarua dan Banyumas juga ditemukan budidaya tanaman khat. Bagaimana status hukum petaninya? Apakah ini juga tidak diatur dalam undang-undang? Bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang dijadikan acuan hukum menjadi sebuah kontroversi dan multitafsir?

Jika kita baca lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di sana tidak disebutkan secara eksplisit tentang turunan narkotika jenis katinon, bahkan tentang tanaman khat-pun tidak tertulis. UU itu hanya tertulis katinon dan metkatinon yang masuk dalam narkotika golongan 1. Sementara yang baru ditemukan pada kasus “terbaru” ini adalah turunan katinon yang bernama metilon. Samakah katinon dengan metilon? Metilon jelas merupakan zat sintesis atau turunan yang diproduksi dari katinon. Metilon memiliki struktur kimia inti katinon dengan modifikasi pada salah satu rantai kimianya. Efek farmakologi dari metilon lebih dahsyat dibanding katinon, berbagai literatur menunjukkan metilon mempunyai efek dan toksisitas yang lebih besar dari katinon. Jadi meski merupakan produk sintesis atau turunan dari katinon metilon merupakan zat yang berbeda dengan efek yang berbeda.

Pertanyaan selanjutnya, layakkah metilon dan tanaman khat dianggap sudah masuk dalam Undang-undang Narkotika 35/2009 ? Mari kita lihat lebih detail mengenai Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009, lampiran narkotika golongan I hanya memuat 65 macam bahan narkotika, dimana katinon dan metkatinon merupakan dua bahan yang berhubungan dengan katinon, sedangkan turunan katinon dan tanaman khat tidak tertulis di dalamnya. Dalam lampiran golongan I ini juga tidak dituliskan kalimat “Garam-garam dari Narkotika dalam golongan I tersebut diatas” seperti yang tertulis pada golongan II dan golongan III. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan tidak dituliskannya kalimat tersebut menunjukkan bahwa si pembuat undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR ingin menjelaskan dengan poin-poin yang jelas, bahan-bahan apa saja yang masuk ke dalam golongan tersebut.

Lebih mudahnya, mari kita lihat contoh yang menunjukkan bahwa pada golongan I ini semua bahan telah ditulis dengan gamblang. Contoh pertama, coba kita lihat narkotika jenis opioid. Mulai dari tanamannya, bentuk mentahnya, bentuk ekstraksinya, bentuk aktif hingga turunannya semua tertulis dengan jelas. Contoh lain, narkotika jenis kokain, mulai dari tanaman, bentuk ekstrak dan produk turunanya juga tertulis dengan lengkap, begitu juga dengan narkotika jenis ganja.Tapi mengapa khusus katinon ini hanya ditulis katinon dan metkatinon, tidak dari tanamannya khat, zatnya katinon dan turunan-turunannya? Hal ini sangat dimungkinkan karena para pembuat undang-undang tersebut memang belum berfikir untuk memasukkan tanaman khat dan turunan katinon ini ke dalamnya, kemungkinan besar karena barangnya belum ada atau belum masuk ke Indonesia.

Cukup Permenkes
Dunia obat-obatan dan kesehatan merupakan salah satu ilmu yang sangat cepat perkembangannya, akan selalu muncul narkotika jenis baru, untuk itu hendaknya pemerintah juga selalu menyiapkan perundangan yang menaunginya, tentu saja untuk melindungi masyarakat.

Terkait tentang UU Narkotika, sepengetahuan penulis, Peraturan perundangan tentang narkotika di Indonesia diawali dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Revisi Protokol tersebut yang dilakukan pada tahun 1972 oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Saat ini, Indonesia hanya memiliki dua buah undang-undang yang menuliskan secara eksplisit daftar obat dan penggolongan narkotika dan psikotropika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (yang menggantikan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam undang-undang ini, tertulis 165 zat narkotika (terbagi dalam tiga golongan) dan 25 prekusor (terbagi dalam dua tabel). Ditambah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mencantumkan 109 zat psikotropik (dimana sebagian besar pada golongan 1 dan 2 telah dipindahkan ke Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).Di tingkat Peraturan Menteri, ada beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang ditujukan untuk menambahkan daftar narkotika yang tertulis pada undang-undang, namun semua narkotika dalam Peraturan Menteri tersebut telah dimasukkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Hingga saat ini belum ada peraturan menteri yang berisi tambahan atau revisi terhadap daftar narkotika maupun psikotropika.

Menarik jika kita melihat Jepang, selain mempunyai peraturan perundangan tentang narkotika di tingkat negara, tetapi juga mempunyai peraturan perundangan di tingkat provinsi.Bahkan pemerintah provinsi mempunyai laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian secara kimia maupun efek farmakologis suatu bahan yang diduga berpotensi disalahgunakan.Hasil penelitian awal ini kemudian direkomendasikan ke pemerintah provinsi untuk kemudian dijadikan peraturan daerah.Hasil penelitian di daerah ini kemudian juga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat untuk melakukan revisi dan memasukkan bahan tersebut ke dalam peraturan perundangan di tingkat negara. Sebagai contoh pada tahun 2012, pemerintah Jepang, melalui kementerian kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan-nya telah melakukan lebih dari lima kali perubahan dengan memasukkan lebih dari 30 jenis zat narkotika jenis baru kedalam peraturan perundangannya.

Kembali ke Indonesia, ihtiar melakukan evaluasi atas suatu undang-undang artinya sama saja dengan membuat sebuah undang-undang baru yang membutuhkan waktu yang panjang, karena secara langsung akan melibatkan proses yang panjang baik di pemerintahan maupun di DPR. Mengingat kebutuhan yang mendesak akan payung hukum yang jelas untuk narkotika “jenis baru” yang akan terus muncul, “update” peraturan perundangan secara rutin juga harus dilakukan. Jika memang pada tinggkat undang-undang membutuhkan waktu yang lama, peraturan pada tingkat kementerian sepertinya sudah sangat mencukupi. Ke depan, pemerintah melalui kementerian kesehatan, BNN, BPOM secara rutin selalu melakukan penilaian dan penelitian terhadap zat-zat psikoaktif baru baik yang belum maupun diduga telah beredar sebagai produk ilegal, yang hasilnya bisa direkomendasikan sebagai bahan dalam pembuatan peraturan perundangan. (*)

———————–
*) Dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya (Departemen Farmasi Klinik) dan kandidat Ph.D. dalam bidang “drug dependence” di Hoshi University School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Jepang.

(Tulisan ini merupakan salinan dari tulisan dengan judul yang sama dan diterbitkan di Antara news Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2013)

Sumber:

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/104398/perlukah-merevisi-uu-narkotika-saat-ini-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s